bombou.site – Pelat Khusus DPR menjadi sorotan karena menambah daftar fasilitas mewah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah bergaji besar, mencapai Rp230 juta per bulan atau Rp2,8 miliar per tahun, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Selain gaji dan tunjangan, anggota DPR mendapatkan mobil operasional dengan pelat nomor khusus yang diatur dalam Peraturan Sekretariat Jenderal DPR No. 4 Tahun 2021. Pelat ini memiliki desain baru dengan warna merah dan hitam, berbeda dari pelat sebelumnya, seperti diumumkan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR, Agung Widyantoro, menurut Kompas.com. Oleh karena itu, artikel ini mengulas Pelat Khusus DPR, aturan penggunaannya, dan dampaknya terhadap persepsi publik, dengan referensi dari Antara News.

Fasilitas Pelat Khusus DPR

Desain dan Fungsi Pelat Khusus DPR

Pelat Khusus DPR berfungsi sebagai identitas resmi kendaraan kedinasan anggota DPR, dengan format berbeda dari pelat kendaraan biasa. “Pelat baru berlatar merah dan hitam, dengan dua logo DPR emas,” ujar Agung Widyantoro pada 28 Agustus 2025, seperti dikutip CNN Indonesia. Pelat ini dilengkapi kartu registrasi yang memuat spesifikasi teknis kendaraan, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diterbitkan langsung oleh Sekretariat Jenderal DPR. Dengan demikian, Pelat Khusus DPR menandakan status resmi kendaraan anggota DPR.

Selain itu, pelat ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Sekjen DPR No. 4 Tahun 2021, yang menyebutkan format pelat terdiri dari logo DPR, warna dasar hitam pada kolom nomor, warna silver pada kolom logo, dan garis pinggir silver. Oleh karena itu, pelat ini memudahkan identifikasi kendaraan kedinasan, menurut Beritasatu.

Penggunaan Kendaraan DPR

Kendaraan dengan Pelat Khusus DPR digunakan oleh pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan dewan, dan anggota DPR untuk tugas legislasi, pengawasan, dan representasi. “Pelat ini dukung aktivitas kedinasan,” ujar Agung, menurut Republika. Selain itu, kendaraan ini membantu anggota DPR menjalankan tugas di daerah pemilihan. Meskipun demikian, fasilitas ini memicu kritik karena dianggap berlebihan di tengah gaji besar anggota DPR, menurut Voi.id.

Penghasilan dan Fasilitas Anggota DPR

Gaji Rp230 Juta per Bulan

Fitra mengungkapkan bahwa anggota DPR menerima penghasilan sekitar Rp230 juta per bulan, mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain seperti mobil operasional dengan Pelat Khusus DPR. “Totalnya Rp2,8 miliar per tahun,” ujar peneliti Fitra, seperti dikutip Tempo. Selain itu, anggota DPR mendapatkan fasilitas seperti rumah dinas, biaya perjalanan dinas, dan asuransi kesehatan, menurut Nusantara TV. Oleh karena itu, Pelat Khusus DPR menjadi salah satu privilege yang menambah beban anggaran negara.

Akibatnya, fasilitas ini memicu kritik dari publik yang menilai anggota DPR sudah mendapat terlalu banyak keistimewaan. Dengan demikian, transparansi penggunaan fasilitas menjadi isu penting.

Kritik Publik terhadap Privilege DPR

Publik mengkritik Pelat Khusus DPR karena dianggap sebagai simbol kemewahan di tengah kesenjangan ekonomi. “Gaji Rp230 juta per bulan sudah besar, kenapa perlu pelat khusus?” ujar aktivis Fitra, menurut Detik.com. Selain itu, penggunaan pelat khusus sering dikaitkan dengan penyalahgunaan, seperti pelanggaran lalu lintas tanpa sanksi tegas, menurut Suara Surabaya. Oleh karena itu, fasilitas ini memicu perdebatan tentang kesetaraan di mata hukum.

Aturan dan Implementasi Pelat Khusus DPR

Peraturan Sekjen DPR No. 4 Tahun 2021

Peraturan Sekjen DPR No. 4 Tahun 2021 mengatur penerbitan dan penggunaan Pelat Khusus DPR. Pasal 11 menjelaskan format pelat dengan warna dasar hitam, logo DPR, dan elemen silver untuk nomor kode dan garis pinggir, menurut MKRI. Selain itu, pelat ini hanya berlaku selama masa jabatan anggota DPR dan dikeluarkan oleh Kepolisian. Dengan demikian, aturan ini memastikan penggunaan pelat sesuai fungsi kedinasan.

Meskipun demikian, implementasi aturan ini belum sepenuhnya transparan. “Ada laporan penyalahgunaan pelat khusus,” ujar pengamat kebijakan publik, menurut Viva.co.id. Oleh karena itu, pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyelewengan.

Penyesuaian Desain Pelat 2025

Pada 2025, DPR memperbarui desain Pelat Khusus DPR dengan latar merah dan hitam serta logo emas untuk membedakan dari pelat sebelumnya yang berlatar putih. “Desain baru tingkatkan identitas resmi,” ujar Agung, menurut Koran Jakarta. Selain itu, perubahan ini bertujuan meminimalisir penyalahgunaan pelat oleh pihak yang tidak berwenang, menurut Abata News. Dengan demikian, pembaruan ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas.

Dampak dan Tantangan Fasilitas DPR

Dampak pada Persepsi Publik

Pelat Khusus DPR memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat, terutama karena dianggap memperlebar kesenjangan antara pejabat dan rakyat. “Fasilitas ini terlihat elitis,” ujar aktivis transparansi, menurut Bisnis.com. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap DPR menurun, terutama di tengah isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, DPR perlu menjelaskan manfaat fasilitas ini secara transparan.

Selain itu, media sosial, seperti akun X @Transparansi_ID, menyoroti bahwa Pelat Khusus DPR sering digunakan untuk menghindari tilang, menurut TintaHijau. Dengan demikian, pengawasan publik terhadap penggunaan pelat ini semakin meningkat.

Tantangan Pengawasan dan Transparansi

Tantangan utama dalam penggunaan Pelat Khusus DPR adalah kurangnya pengawasan. “Ada kasus pelat khusus digunakan di luar tugas kedinasan,” ujar pengamat, menurut Nu.or.id. Selain itu, minimnya sanksi bagi pelanggaran membuat pelat ini rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, DPR dan Kepolisian perlu memperkuat mekanisme pengawasan.

Meskipun demikian, Fitra menyarankan pemerintah mengevaluasi fasilitas anggota DPR untuk mengurangi beban anggaran, menurut Asia News Network. Dengan demikian, reformasi fasilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Penutup

Pelat Khusus DPR menjadi simbol fasilitas mewah anggota DPR, yang sudah bergaji Rp230 juta per bulan. Dengan desain baru berlatar merah dan hitam,